Urban slums is one of the main issues that developing countries discussed nowadays, whether to eliminate slums area or through sustainable development policies and official rental housing policies. Community Action Plan was chosen because this method can build up the capacity of community to take action according to problems. However, Community Action Plan needs a city governance because there are government, citizens, social organizations participation. Through qualitative methods and using good urban governance theories diffi culties and challenges, and CAP, the literature review in this studies tries to explain how to solve slum area problem by using Community Action Plan CAP method based on the perspective of good urban governance. The analysis results shows that the CAP can be implemented for management of slums area through the stages of preparation, social environmental mapping, and approval of the CAP and a new layout map. The implementation must confirm four domains of constrains to assess a good urban governance, such responsibility, accountability, representation, access, strength, legitimacy and effectiveness. This results in governance that is not only responsive and effective, but also resilient, reliable and balanced. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free 33COMMUNITY ACTION PLAN CAP DALAM PENATAAN KAWASAN KUMUH DARI PERSPEKTIF GOOD URBAN GOVERNANCESEBUAH TINJAUAN LITERATURArdila MuslimProgram Magister Ilmu Administrasi-Universitas Indonesia, Jl. Pegangsaan Timur No. 16, Jakarta Pusat, 10320, IndonesiaEmail ardilam44 Teguh KurniawanFakultas Ilmu Administrasi-Universitas Indonesia, Komplek FISIP, Kampus UI, Depok, 16424, IndonesiaEmail slums is one of the main issues that developing countries discussed nowadays, whether to eliminate slums area or through sustainable development policies and offi cial rental housing policies. Community Action Plan was chosen because this method can build up the capacity of community to take action according to problems. However, Community Action Plan needs a city governance because there are government, citizens, social organizations participation. Through qualitative methods and using good urban governance theories diffi culties and challenges, and CAP, the literature review in this studies tries to explain how to solve slum area problem by using Community Action Plan CAP method based on the perspective of good urban governance. The analysis results shows that the CAP can be implemented for management of slums area through the stages of preparation, social environmental mapping, and approval of the CAP and a new layout map. The implementation must confi rm four domains of constrains to assess a good urban governance, such responsibility, accountability, representation, access, strength, legitimacy and eff ectiveness. This results in governance that is not only responsive and eff ective, but also resilient, reliable and community action plan, good urban governance, and slum areaABSTRAKKawasan kumuh kota merupakan hal yang dibahas oleh negara-negara berkembang saat ini, perihal apakah untuk menghilangkan permukiman kumuh atau melalui kebijakan pembangunan berkelanjutan maupun kebijakan hunian resmi sewa. Community Action Plan dipilih karena metode ini dapat membangun kapasitas komunitas untuk melakukan tindakan sesuai dengan masalah, kebutuhan dan potensi sumber daya. Akan tetapi, Community Action Plan memerlukan sebuah tata kelola kota karena terdapat 34J-3P Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan Vol. 5, No. 1, Juni 2020 33 – 50hubungan pemerintah, warga, organisasi sosial dan swasta. Melalui metode kualitatitf dan menggunakan ketegangan maupun tantangan dari teori good urban governance dan CAP, tinjauan literatur pada artikel ini mencoba menjelaskan pola penyelesaian kawasan kumuh melalui metode Community Action Plan CAP berdasarkan perspektif good urban governance. Hasil analisis bahwa Community Action Plan dapat dilakukan untuk penataan kawasan kumuh melalui tahapan persiapan, pemetaan sosial lingkungan, dan persetujuan Community Action Plan dan peta tata lokasi baru. Kemudian pelaksanaan secara keseluruhan harus mengkonfi rmasi empat domain ketegangan sebagai relevansi penilaian good urban governance, yaitu tanggung jawab, akuntabilitas, representasi, akses, kekuatan, legitimasi dan efektivitas. Sehingga menghasilkan tata kelola peneyelesaian kawasan kumuh yang tidak hanya responsif dan efektif, tetapi juga ketahanan, keandalan dan kunci community action plan, good urban governance, dan kawasan kumuhPENDAHULUANDalam beberapa dekade terakhir kritik dan diskusi maupun debat para ahli tentang permukiman kumuh kota, terbagi atas perihal mengurangi permukiman kumuh, pemahaman yang belum selesai tentang kebijakan pembangunan berkelanjutan dan kebijakan hunian resmi sewa sebagai bentuk dari kepemilikan hunian Simon, 2011675. Pengesahan New Urban Agenda HABITAT III di Quito, membawa visi berbeda “hak untuk kota” bahwa permukiman manusia dan pembangunan perkotaan dilaksanakan melalui strategi kolaboratif dan partisipatif dari masyarakat UN Habitat, 2016. Ini merupakan dorongan masyarakat dunia terhadap hak atas penyelesaian kawasan kumuh sebenarnya telah dibahas dalam “bridging the green and brown agendas” oleh negara-negara berkembang dunia. Gagasan utamanya ialah inovasi “Cities without slums”, berdasarkan tren global melalui penyediaan infrastruktur layanan dasar seperti pasokan air, sanitasi, pengelolaan air limbah dan energi UN Habitat, 2009113-1119. Namun, penekanan pada perlunya keikutsertaan komunitas kumuh itu sendiri untuk menentukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan serta pengelolaan infrastruktur merupakan hal utama sebagai bentuk peningkatan permukiman dalam pencapaian green agenda and brown agenda UN Habitat, 2009127-129.Fokus utama dalam pembahasan kawasan kumuh ialah terletak pada bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk mengubah kawasan kumuh menjadi kawasan hunian yang layak huni. Sebagai gambaran kota metropolitan Jakarta yang banyak menyandang predikat sebagai pusat pemerintahan, ibukota negara dan daerah otonom di Indonesia, merupakan daya tarik individu untuk meningkatkan taraf hidupnya di Jakarta. Sehingga urbanisasi besar-besaran berkontribusi kepada munculnya permukiman informal di Jakarta dan berkurangnya pasokan lahan serta menjadikan nilai tanah tinggi Alzamil, 2017994. Imbasnya ialah permukiman informal yang jauh dari kata memadai. 35Community Action Plan CAP ... Ardila Muslim, Teguh Kurniawan Keterbatasan dalam mendapatkan kualitas air yang baik, sanitasi, kesehatan dan pendidikan yang masih sulit serta problem keterjangkauan kepemilikan rumah pribadi bagi kaum urban di Jakarta. Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN pada bulan Mei 2019, menyatakan dari 267 kelurahan di Jakarta, tersebar sebanyak 118 kelurahan berupa permukiman kumuh. Berarti hampir 45 persen dari total wilayah jakarta adalah permukiman kumuh Salah satu langkah dalam menata daerah kumuh berbasis partisipasi ialah metode CAP. Community Action Plan CAP merupakan metode membangun kapasitas anggota masyarakat untuk melakukan aksi tindakan tepat berdasarkan masalah, kebutuhan dan potensi sumber daya masyarakat UN Habitat, 20061. Pengertian lain Community Action Plan CAP ialah sebuah ajakan untuk bertindak membentuk dokumen yang berisi uraian dan dipublikasikan sebagai bentuk komitmen komunitas bersama dengan tujuan meningkatkan dan menata lingkungan TCCO, 19952. Namun, dalam pelaksanaan CAP perlu sistem tata kelola pemerintahan yang dinamakan konsep urban governance. Berbagai jaringan level perkotaan digunakan sebagai kendaraan mencapai tujuan kolektif dengan model-model inovasi pengambilan keputusan di tingkat kota. Menurut Hendriks dan Drosterij 201218 definisi urban governance dikemukakan bahwa “urban governance is the more or less institutionalized working arrangements that shape organizing capacities and countervailing powers in polycentric urban settings defined by interconnected governmental and societal actors”. Tata kelola perkotaan ialah proses memadukan kepentingan publik dan pribadi yang ditandai dalam konteks kelembagaan, dimana para aktor dalam kelembagaan tersebut saling berhubungan dan keterkaitan. Kehadiran konsep good governance diadopsi dari UNDP bahwa pemerintah yang baik memiliki prinsip transparan, akuntabel, efektif, adil dan menegakan supremasi hukum. Kemudian konsep dari World Bank tentang pemerintah yang baik merupakan representasi dari semua kelompok dalam masyarakat perkotaan atau inklusif melalui tindakan pemerintah yang akuntabel, integritas dan transparansi untuk mengejar tujuan bersama. Kesamaan dalam prinsip-prinsip tersebut menyiratkan bahwa good urban governance mengakui kekuatan di dalam dan diluar otoritas pemerintah meliputi pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil. Sehingga pada akhirnya keputusan yang lahir berdasar pada hubungan kompleks dari banyak aktor dengan berbagai prioritas kepentingan UN Habitat, 20006. Jon Pierre 201530 menggambarkan good urban governance sebagai tindakan penyeimbang yang kompleks antara publik dan swasta, global dan lokal, kepemimpinan dan inklusi serta politik dan manajemen. Hal yang perlu digarisbawahi ialah tindakan penyeimbang dimana dalam sistem tata kota, perlu tindakan yang mencegah politik pemberi perhatian sepihak dan tidak seimbang kepada kelompok kepentingan khusus kaitannya terhadap akuntabilitas dan legitmasi.Berbagai kajian tentang penataan kawasan kumuh telah banyak dilakukan 36J-3P Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan Vol. 5, No. 1, Juni 2020 33 – 50menggunakan analisis teori tipologi spasial, teori pola perilaku manusia, teori analisis resiko dan teori analisis rumah usaha baru. Belum nampak pada penelitian terdahulu menggunakan teori urban governance maupun CAP. Terdapat kesamaan penelitian ditulis oleh Muchlas M. Tahir 2015 dalam penggunaan teori good urban governance, tetapi penelitian tersebut hanya melihat dari sudut pandang peran pemerintah saja bukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan good urban governance secara komprehensif dari para melihat uraian di atas, tulisan ini bertujuan menggambarkan good urban governance dalam penataan kawasan kumuh dari sebuah implementasi metode Community Action Plan CAP. Tulisan diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya penyelesaian masalah kawasan kumuh sesuai dengan strategi kolaboratif dan partisipatif dari PENELITIANPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dan teori pada artikel ini dilakukan melalui tinjauan pustaka berupa literatur yang berasal dari buku, jurnal dan publikasi media daring terkait dengan topik pembahasan. Menurut Cresswell 2009, definisi studi literatur merupakan ringkasan tertulis terkait artikel pada jurnal, buku dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta infromasi. Analisis data dilakukan melalui tiga aktivitas besar menurut Gabrielian, Yang & Spice 2008, yaitu 1 mereduksi data untuk diseleksi agar terpilih data dan informasi yang relevan untuk disajikan; 2 menampilkan dan menyajikan data dan informasi; dan 3 menarik kesimpulan. Berdasarkan hal tersebut penulis mengharapkan mendapatkan kerangka pemikiran dan teori yang relevan dengan pelaksanaan Community Action Plan CAP dalam penataan kawasan kumuh berdasarkan perspektif good urban DAN PEMBAHASAN Konsep Good Urban GovernanceIstilah governance populer dan dianggap sebagai jalan terbaik dalam sebuah pengaturan tata kelola pemerintahan saat ini. UNDP dalam policy document Governance for Sustainable Human Development 1997, mendefinisikan governance ialah “governance as the exercise of economic, political and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels. It comprises the mechanism, processes and institutions through which citizens and group articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations and mediate their differences”. Definisi tersebut berarti terdapat suatu mekanisme dalam bentuk mediasi bersama yang mengakomodir perbedaan dari berbagai stakeholders yang terdiri dari pemerintah, warga negara dan kelompok kepentingan dalam menggunakan hak-hak hukum mereka. Menurut Torfing, dkk. 20129 governance ialah “As such, governance is associated with enhanced interaction between public policymakers and relevant stakeholders, competent and knowledge- 37Community Action Plan CAP ... Ardila Muslim, Teguh Kurniawan based decision-making, innovative policy solutions, flexible and coordinated policy implementation, and democratic ideals about inclusion, empowerment, and ownership”. Ini menggambarkan bentuk baru pengambilan keputusan bersama berdasarkan interaksi jaringan yang kompleks dari para aktor yang saling ketergantungan baik publik, swasta, sukarela maupun sektor komunitas. Kompleksitas disini diartikan sebagai sebaran pengetahuan dan sumber daya yang bersumber dari banyaknya pelaku atau aktor yang terlibat. Kooiman 19934 mengemukakan pernyataannya bahwa “no single actor, public or private, has all knowledge and information required to solve complex, dynamic and diversified problems; no actor has sufficient overview to make the application of needed instruments effective; no single actor has sufficient action potential to dominate uni-laterally in a particular governing model”. Pada intinya bentuk government yang lama, tidak dibangun untuk menyelesaikan isu-isu lintas sektoral yang beragam, sehingga pergeseran yang terjadi ke bentuk governance membentuk kelembagaan yang dicontohkan dengan adanya berbagai aktor pelaku yang merupakan bagian dari sistem, kekuatan, tanggung jawab, sumber daya, struktur dan proses internal serta hubungan satu sama governance dalam kampanye global UN HABITAT tahun 1999, bertujuan mencapai pembangunan permukiman manusia yang berkelanjutan. Urban governance dicirikan melalui prinsip-prinsip keberlanjutan, subsidiaritas, kesetaraan, keadilan, efisiensi, transpa-ransi, pertanggungjawaban, keterlibatan sipil, kewarganegaraan, dan keamanan yang saling bergantung serta saling menguatkan satu sama lain UN Habitat, 2002. Fokus dalam sebuah tata kelola adalah kapasitas dari para pemangku kepentingan yang terlibat. Sebab secara tidak langsung pencapaian hasil yang diharapkan berasal dari dialog dan negosiasi para aktor serta arahan strategi yang kuat dan kepemimpinan dalam suatu dkk 2015205 mendefinisikan tata kelola pemerintahan kota yang baik sebagai pengaturan kerja yang dilembagakan kemudian membentuk kapasitas organisasi dan kekuatan penyeimbang dalam sebuah pengaturan kota yang polisentris serta ditentukan oleh aktor pemerintah dan masyarakat yang saling dengan kekuatan penyeim-bang tersebut, Jon Pierre 201535-42 menjelaskan good urban governance sebagai tindakan penyeimbang. Kota perlu menyeimbangkan beberapa hal dalam penanganan konflik untuk sebuah kualitas tujuan tata kelola kota, seperti 1 menyeimbangkan aktor publik dan swasta; 2 menyeimbangkan visi global dan lokal; 3 menyeimbangkan demokrasi, pembangunan ekonomi; 4 menyeimbangkan inklusi dan kepemimpinan; 5 menyeimbangkan perencanaan dan pengembangan spontan; dan 6 menyeimbangkan politik dan manajemen. Tindakan penyeimbang ini perlu disadari oleh kota karena kelemahan melibatkan aktor sosial dan swasta dalam tata kelola pemerintahan publik ialah mereka yang akan mengejar kepentingan khusus mereka terlebih dahulu, yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan 38J-3P Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan Vol. 5, No. 1, Juni 2020 33 – 50kolektif. Sehingga dalam sebuah tata kelola kota yang baik diperlukan akuntabilitas dan power. Good Urban Governance pada level perkotaan karena sebagai bentuk alat atau sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Selain itu kota juga menawarkan peluang besar dalam setiap jengkal wilayahnya, kota juga sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang secara signifikan dalam penyediaan pekerjaan, perumahan dan layanan serta pusat produktivitas dan pengembangan sosial Taylor, 2000198. Seperti dalam kasus negara Polandia dalam praktik konsultasi publik, dimana indikator dari good urban governance belum sepenuhnya terpenuhi. Tingkat keterlibatan yang masih rendah diantara beberapa warga dalam proses perencanaan merupakan hasil dari rendahnya pendidikan dan informasi. Namun, gerakan perkotaan yang terjadi telah memunculkan kontribusi dalam perkembangan keterlibatan dan kesadaran masyarakat, serta menarik perhatian publik untuk berbagai hal penting Badach dan Dymnicka, 20177. Stone 201544-46 memandang perlunya peningkatan tata kelola kota oleh dan dalam masyarakat sipil itu sendiri. Tujuan awal dari sebuah tata kelola kota, untuk memperkuat kontribusi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Pertama, masyarakat harus diakui pengetahuan atau kompetensi lokal selain keahlian profesional atau teknis. Kedua, warga perlu dilibatkan secara aktif. Ketiga, masyarakat harus diorganisir secara otonom sedemikian rupa sehingga mereka dapat menciptakan kekuatan penyeimbang. Gagasan ini menjadikan sebuah ketegangan atau tantangan dalam tata kelola kota yaitu keterwakilan dan akses. Studi kasus di Amerika, tepatnya di kota Seattle dan Hampton. Pemerintah kota Seattle dalam tata kelola pemerintahannya membentuk sebuah unit khusus pada birokrasi lokal sebagai mitra untuk menangani masalah lingkungan. Sementara di kota Hampton, beberapa inisiatif diambil dengan melibatkan masyarakat sipil dalam menganalisis masalah lokal dan pencarian solusi. Dari kedua kasus kota tersebut menunjukan bahwa bukan hal yang tidak mungkin dalam sebuah pengaturan aktivitas warga negara dapat masuk kedalam proses pemerintahan dan mempromosikan keterlibatan warga negara Stone, 201554-58. Stone berpendapat bahwa cara ini menjadi beberapa langkah upaya paling menjanjikan kedepan untuk meningkatkan sebuah tata kelola kota. Berikutnya pembentukan sistem Dewan Lingkungan Kota Los Angeles yang menuai keberhasilan dalam partisipasi masyarakat Musso, 201583-86. Dewan lingkungan ini merupakan jaringan pemerintahan yang berfungsi sebagai perantara masyarakat dengan berbagai konfigurasi internal pemerintah maupun pemangku kepentingan kota. Hasilnya kota Los Angeles secara komprhensif berhasil melahirkan kebijakan yang rasional dan tepat sasaran menumbuhkan penilaian terhadap output yang baik bagi masyarakat. Walaupun masih ditemukan kelemahan seperti dewan yang hampir tidak mengundang atau memotivasi warga untuk mengetahui perannya sebagai pemangku kepentingan dalam berpartisipasi. Sehingga terkesan pengambilan keputusan hanya parsial 39Community Action Plan CAP ... Ardila Muslim, Teguh Kurniawan kepada kelompok-kelompok yang memiliki akses dan tata kelola pemerintahan kota yang baik banyak disajikan dalam bentuk pola-pola kolaboratif dan partisipatif oleh pemerintah ataupun diawali dari organisasi masyarakat sipil maupun warga. Di era pemerintahan saat ini manifestasi ketidakpuasan masyarakat banyak muncul karena kuatnya posisi pemerintah dibanding publik dalam keputusan kebijakan. Dari konsep yang dijelaskan oleh beberapa ahli, definisi operasionalisasi good urban governance merujuk kepada dimensi antara lain partisipasi, penyeimbang, akuntabilitas, legitimasi, power, akses, efektivitas dan konsensus. Sehingga penulis memilih fokus pada metode Community Action Plan CAP yang dalam praktiknya dapat memobilisasi masyarakat dan menetapkan rencana aksi komunitas untuk menyelesaikan serta menata kembali kawasan kumuh dilihat dari perspektif good urban Action Plan CAPDefinisi umum Community Action Program CAP oleh Levitan 1969 64, ialah “The term community action program’ means a program— 1 which mobilizes and utilizes resources, public or private, or any … geographical area … in an attack on poverty; 2 which provides services, assutance, and other activities … to give promise of progress toward elimination of poverty or a cause or causes of poverty; 3 which developed, conducted, and administered with the maximum feasible participation of residents of the areas and members of the groups served; and 4 which is conducted, administered, or coordinated by a public or private nonprofit agency other than a political party, or a combination thereof”. Definisi tersebut berarti bahwa CAP memiliki cara bagaimana menggerakkan sumber daya, baik itu publik maupun privat untuk berpartisipasi dalam satu wilayah yang sama dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bersama. Selanjutnya rencana tindak komunitas ini dikembangkan, dilaksanakan, diadministrasikan dan diimplementasikan bersama para stakeholder. Semuanya dikelola dan dikoordinasikan oleh sebuah lembaga publik atau swasta maupun kombinasi dari lain dari Community Action Plan CAP adalah ajakan dalam membentuk rencana untuk sebuah tindakan komunitas. Sebagai sebuah dokumen, CAP menghasilkan sebuah dokumen yang menguraikan dan mempublikasikan sebuah komitmen warga masyarakat untuk meningkatkan lingkungan. Sebagai suatu proses, CAP adalah forum untuk menciptakan jaringan komunitas, dengan tujuan mendorong tindakan efektif, baik dengan membuat perubahan pada hidup mereka sendiri atau dengan berpartisipasi dalam proyek komunitas TCCO, 19952-3Dalam buku pegangan SEAGA-Socio-Economic and Gender Analysis Programme menjelaskan bagaimana mendukung perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif di masyarakat melalui suatu mekanisme identifikasi pengembangan utama, memahami strategi mata pencaharian orang yang berbeda dan membangun konsensus tentang prioritas 40J-3P Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan Vol. 5, No. 1, Juni 2020 33 – 50pembangunan dan rencana aksi FAO, 20011. Lebih lanjut dijelaskan bahwa CAP merupakan metode yang akan membantu orang mengambil langkah-langkah realistis dan konkret untuk sebuah rencana pembangunan partisipatif melalui keterlibatan semua orang dalam memikirkan terkait sumber daya serta tujuan yang akan dicapai bersama FAO, 2001113.Selanjutnya menurut ACPHD 200486, Community Action Plan adalah suatu road map untuk menciptakan perubahan komunitas dengan menentukan apa yang akan dilakukan, siapa yang akan melakukannya dan bagaimana melakukannya. Dengan kata lain, rencana tindakan komunitas digambarkan sebagai apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan selama jangka waktu tertentu, melibatkan beberapa sumber daya seperti finansial, orang dan materi yang diperlukan untuk menjadi sukses. Sehingga CAP dapat menjadi kerangka kerja untuk melaksanakan program atau kegiatan yang diputuskan oleh masyarakat itu sendiri. Fokusnya ialah proses pemahaman dalam mengatasi masalah sebagai upaya membangun kembali kehidupan masyarakat ter dampak daripada hanya program pembangunan fisik Habitat 20061-4, juga memberikan definisi rencana aksi komunitas dan tahapan standar yang berlaku umum. CAP ialah sebagai metode untuk membangun dan mengembangkan kapasitas anggota masyarakat dalam mengambil tindakan yang benar sesuai dengan masalah, kebutuhan dan potensi sumber daya masyarakat. CAP berproses bukan hanya pembangunan fisik seperti pembangunan rumah, penyediaan fasilitas air bersih dan mandi cuci kakus. Tetapi dalam praktik pelaksanaannya, kegiatan CAP dirumuskan melalui tahapan standar yang berlaku umum, sebagai berikut 1 Pendahuluan dan sosialisasi; 2 Pemetaan sosial dan lingkungan; 3 Identifikasi masalah, kebutuhan dan potensi sumber daya; 4 Penentuan Prioritas dalam masalah dan kebutuhan; 5 Merumuskan strategi yang dipilih; 6 Merumuskan tindakan yang dipilih; 7 Merumuskan rencana implementasi; 8 Merumuskan rencana pemantauan dan Evaluasi; dan 9 Implementasi, pemantauan dan evaluasi. Tetapi apabila dalam praktik pelaksanaan terdapat hal-hal yang spesifik dan sesuai sifat kebutuhan yang diinginkan, komunitas dapat menambahkan keunikan lain pada tahapan tersebut..Community Action Plan CAP sendiri memiliki kelebihan dan kelemahan dalam mengaplikasikannya 2010. Adapun kelebihan CAP disebutkan antara lain, ialah 1 menumbuhkan partisipasi kuat dari masyarakat; 2 solusi untuk masalah datang dari komunitas itu sendiri dan mereka yang mempertimbangkan kebutuhan dan prioritasnya; 3 menjamin kelompok relevan yang terlibat dapat berpartisipasi seperti kaum perempuan dan kelompok lain yang sering terlupakan; dan 4 menjamin penerimaan dan dukungan solusi oleh komunitas lokal. Untuk kelemahan dari CAP, antara lain ialah 1 dibutuhkan waktu yang cukup lama dan sumber daya dalam mengintegrasikan seluruh stakeholders dalam prosesnya; 2 keputusan yang dihasilkan akan membutuhkan waktu yang lama karena semua anggota masyarakat memiliki kepentingan beragam; 3 CAP tidak 41Community Action Plan CAP ... Ardila Muslim, Teguh Kurniawan berkembang tanpa adanya motivasi dan dorongan kuat dari anggota masyarakat metode Community Action Plan CAP tersebut menggambarkan awal upaya ini diimplementasikan di Amerika Serikat pada periode tahun 1964-1969. Dikatakan CAP sebuah retorika, sebab CAP tidak disertai dengan desain praktis untuk implementasinya. Permasalahan muncul bermula dari pencarian siapa yang mengelola program ini, apakah pejabat federal, pemerintah lokal atau dibuatkan sendiri badan pengatur aksi masyarakat, atau masyarakat yang bekerja melakukan pengaturan mereka sendiri. Kemudian diperparah dengan kegagalan awal dalam menentukan kriteria untuk mewakili orang miskin, bagaimana mempengaruhi orang miskin tersebut ikut berpartisipasi dan dapat menghargai keberagaman Levitan, 196965-69. Ini disebabkan gagasan yang samar tentang fungsi CAP secara keseluruhan yang hanya meyakinkan bahwa perencanaan bersama dari tingkat bawah masyarakat sendiri diperlukan untuk memerangi kemiskinan. Evaluasi positifnya, CAP dinilai sebagai program inovatif yang memberi orang miskin peran sosial dan politik pertama untuk mereka. Namun, federasi pada saat itu harus mencari kembali langkah lain untuk merevisi metode pemberian bantuan kepada orang miskin Levitan, 1969 74-75.Seiring berkembangnya waktu, CAP praktis digunakan dalam berbagai bentuk, diantaranya seperti Healthy Community Plans, Remedial Action Plans, Green Community Plan, Solid Waste Management Plans and the Municipal Official plan TCCO, 19952. The Conservation Council of Ontario TCCO sendiri melakukan kampanye penggunaan CAP dalam rangka mengimplementasikan untuk memfasilitasi warga Kanada yang berkeinginan kuat meningkatkan kualitas lingkungan. Sehingga berdampak pada gerakan lingkungan warga Kanada yang jauh mengalami perubahan, mereka tidak lagi berjuang untuk membuat orang sadar akan masalah hujan asam, penipisan ozon, pemanasan global, penggundulan hutan, bahan kimia beracun, limbah padat dan hilangnya area alami. Tetapi warga Kanada telah mengalami transisi kepada wawasan masyarakat dengan kepedulian terhadap lingkungan yang sangat tinggi. Metode yang sama dilakukan pada komunitas pedesaan bagian selatan di Nigeria, dimana telah berhasil memfasilitasi pemberdayaan komunitas masyarakat pedesaan untuk merencanakan dan mengambil tindakan guna mencegah kematian ibu Esienumoh, dkk., 2018e1600. Desain penelitian yang digunakan ialah melalui metode Participatory Action Research PAR. PAR bekerja dalam koridor bahwa mereka yang terkena masalah harus berpartisipasi dalam proses penyelidikan yang ketat untuk mengembangkan dan membuat rencana aksi sebagai upaya memperbaiki situasi mereka Stringer dalam Esienumoh, dkk. 2018e1602. Penting yang perlu digarisbawahi bahwa PAR menjadikan masyarakat lebih berdaya, yang dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial mereka, menantang sikap sebelumnya dan dapat memfasilitasi perubahan. Proses PAR digambarkan sebagai langkah-langkah secara sederhana yang terdiri dari fase 42J-3P Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan Vol. 5, No. 1, Juni 2020 33 – 50identifikasi masalah atau pencarian fakta, perencanaan, tindakan aksi dan evaluasi. Pengalaman lain ialah program yang diinisiasi oleh The Community Organizations Development Institute CODI, menyebutkan bahwa tahun 2009 di kota Metropolitan seperti Bangkok dan sekitarnya terdapat komunitas miskin kota, dengan jumlah keluarga membutuhkan perumahan yang aman CODI. Or, 2019. CODI menawarkan program yang dinamakan Baan Mankong, pelaksanaannya ialah melalui pemberian pinjaman untuk pengembangan masyarakat yang diberikan kepada kelompok masyarakat tidak pernah kepada individu, karena dengan cara tersebut akan menjadi alat untuk membangun sebuah kelompok masyarakat dan memperkuat organisasi Boonyabancha dan Kerr, 201834. Pada prinsipnya program ini menjadikan masyarakat atau kelompok sebagai subjek dalam sebuah sistem yang dinamakan “community-managed finance system”. Ini menunjukan Thailand telah melaksanakan strategi kolaboratif dan partisipatif dari masyarakat dalam membangun kota dan permukiman inklusif. Program Baan Mankong berhasil menyediakan tanah yang aman dan perumahan permanen lebih dari keluarga pada komunitas miskin perkotaan CODI. Or, 2019. CAP juga digunakan dalam pembangunan kembali Provinsi Aceh dan Kabupaten Nias pasca bencana gempa bumi dan tsunami. Dalam mengaplikasikannya, mengingat situasi dan kondisi Aceh-Nias dianggap tidak normal, maka sulit mendorong warga berpartisipasi ataupun memilih orang untuk mewakili komunitas masyarakatnya dalam perencanaan CAP UN Habitat, 2006 2-3. Namun, hasil penelitian mendapatkan bahwa pembangunan berbasiskan partisipasi masyarakat dengan metode CAP melalui Aceh-Nias Settlements Support Program ANSSP UN HABITAT telah membuktikan hasil yang baik Modifa, dkk, 2018104. Respon masyarakat merasakan memiliki kehidupan kembali dan dapat berperan aktif dalam setiap prosesnya sehingga tujuan penting dalam proses pembangunan partisipatif tercapai. Pada dasarnya metode CAP lebih kepada proses memahami dan mengatasi sebuah permasalahan bersama untuk dapat membangun kembali kehidupan masyarakat di wilayah ter dampak. Aktor dalam pelaksanaan CAP tidak ditentukan dari luar komunitas tetapi berasal dari kelompok komunitas warga ter dampak dari suatu bencana korban. Sebab penekanan bukan hanya pembangunan fisik yang diharapkan dari prosesnya, seperti contoh pemerintah membangun kembali permukiman, penyediaan fasilitas umum dan sosial, penyediaan air bersih serta tempat pembuangan sampah atau limbah. Tetapi pada gilirannya aktor dan komunitas ini merupakan bagian dari jaringan yang perlu didukung melalui sebuah program kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah maupun organisasi sosial sebagai bentuk dorongan memperbaiki masalah sosial yang Action Plan CAP dalam Penataan Kawasan KumuhCommunity Action Plan CAP telah menjadi salah satu metode dalam pembangunan partisipatif. Perencanaan 43Community Action Plan CAP ... Ardila Muslim, Teguh Kurniawan tindak komunitas juga dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk, termasuk dapat digunakan pada program penataan kawasan kumuh untuk pembangunan permukiman yang layak huni. Buku panduan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan PLP2K-BK, menjelaskan bahwa rencana tindak komunitas atau Community Action Plan CAP merupakan tindakan masyarakat secara mandiri untuk merencanakan dan melaksanakan upaya peningkatan kualitas permukiman mereka Kementerian Perumahan Rakyat, 201110.Elemen kunci dari pelaksanaan CAP dalam penataan kawasan kumuh adalah workshop berbasis komunitas yang aktif dan intens, dilaksanakan selama dua hingga lima hari tergantung dengan tujuan workshop tersebut. Massachusetts Institute of Technology/MIT 2001, menjelaskan dalam pelaksanaan workshop CAP minimal membutuhkan persiapan, bahan dan pelatihan. Hal terpenting lainnya ialah komunitas harus termotivasi dan moderator/fasilitator memiliki kepercayaan diri, dapat memimpin dalam memastikan kepada peserta bahwa proses identifikasi masalah, penentuan lokasi dipilih, dan beberapa bahan berhasil dikumpulkan serta menghasilkan draft keputusan CAP yang dipublikasikan dengan praktik di lapangan, pelaksanaan CAP terbagi atas tiga bagian tahapan besar berdasarkan UN Habitat 20064-31, antara lain1. Tahap persiapan Prepatory phase, menjelaskan apa yang harus dilakukan selama tahapan awal penataan kawasan kumuh yang terdiri dari sosialisasi dan pengenalan awal, kontrak sosial dan pengembangan kelembagaan. Praktiknya dalam sosialisasi dan pengenalan awal, ialah dimulai dari tingkat kecamatan, kemudian kelurahan, RW, RT dan warga. Ini dapat dilakukan dalam pertemuan formal yang dihadiri oleh pihak-pihak yang relevan dari semua tingkatan masyarakat atau juga dalam pertemuan informal seperti dalam kelompok majlis ta’lim, setelah sholat berjamaah, atau bahkan duduk dan berbincang di warung kopi atau tempat-tempat dimana warga senang berkumpul. Berikutnya kontrak sosial, khususnya dalam implementasi penataan kawasan kumuh dimana kontrak sosial dapat menjadi kepada bentuk yang lebih formal dan hampir bersifat kontrak kerja, karena dimungkinkan adanya MoU atau kesepakatan antara warga negara dengan badan pengelola penyandang dana atau bentuk kesepakatan antara warga itu sendiri. Pengembangan kelembagaan, ini terkait dengan perlu atau tidaknya dibentuk lembaga baru khusus menangani CAP atau menggunakan lembaga yang sudah ada di masyarakat. Intinya ialah untuk memperkuat keberadaan dan pengembangan kapasitas misalnya seperti pembentukan Tim Kerja Penataan Kawasan Pemetaan sosial dan lingkungan Social and Environmental Mapping, berisi kegiatan awal dalam merumuskan rencana aksi masyarakat dan terdiri dari mengidentifi kasi masalah, kebutuhan dan potensi sumber daya; memprioritaskan masalah, kebutuhan 44J-3P Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan Vol. 5, No. 1, Juni 2020 33 – 50dan sumber daya; memverifi kasi penerima manfaat; memverifi kasi dan mengukur tanah masyarakat, dan membuat rencana lokasi tata letak permukiman baru. Dalam praktiknya identifi kasi masalah, kebutuhan dan potensi sumber daya¸ fasilitator harus mendorong dan membantu orang-orang dalam mengidentifi kasi masalah khusus mereka karena ini akan memperkuat komitmen dan menarik perhatian komunitas kawasan kumuh. Ini dilakukan pada saat workshop resmi merencanakan CAP dengan para stakeholder yang telah mengikuti ajakan atau sosialisasi awal. Prioritaskan masalah, kebutuhan dan sumber daya, Tim Kerja Penataan Kawasan Kumuh membuat skor untuk kriteria masalah dan bobot masalah, kemudian tentukan skornya berdasarkan kesepakatan peserta bukan pendapat individu dan catat seluruh proses diskusi, pendapat, pertimbangan dan keputusan yang dibuat bersama peserta. Memverifi kasi penerimaan manfaat, fasilitator, Tim Kerja Penataan Kawasan Kumuh, beserta aktor yang terlibat dari awal menentukan siapa saja yang berhak menerima manfaat dari kesepakatan CAP. Warga masyarakat yang merupakan pemilik tanah dan bangunan, yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan, atau termasuk juga warga penyewa rumah maupun warga pendatang tetapi tidak memiliki tempat tinggal. Semua ditentukan dan disepakati bersama. Memverifi kasi dan mengukur tanah masyarakat, tahapan ini fasilitator harus memiliki basis data bahwa pemilik tanah atau ahli waris dan/atau tidak ada, seorang saksi yang berani menyatakan bahwa lokasi tanah tersebut memang milik salah seorang warga, sehingga dapat dilakukan pengukuran pada setiap bidang tanahnya. Hal-hal yang terjadi apabila terdapat tanah-tanah yang berkonfl ik, wajib diselesaikan melalui badan negara yang mengurusi masalah pertanahan dan pengadilan. Membuat rencana lokasi tata letak permukiman baru, masukan hasil pengukuran tanah warga yang telah clear and clean kedalam rencana tindak komunitas, gambarkan tata lokasi permukiman baru lengkap dengan jumlah hunian per jumlah kepala keluarga pada area tersebut beserta kelengkapan infrastruktur jalan, sanitasi, pembuangan limbah sampah, pemanfaatan air bersih dan fasilitas umum maupun sosial apabila Persetujuan CAP dan peta tata lokasi baru Approval of CAP and New Layout Map, menjelaskan tahapan dalam mendapatkan persetujuan dan pengesahan terhadap rencana aksi masyarakat yang terdiri dari persetujuan sosial dari CAP dan peta tata lokasi baru serta administrasi pengesahan CAP. Persetujuan sosial CAP dan peta tata lokasi baru, ini merupakan tahapan terakhir dalam serangkaian CAP yaitu mendapatkan persetujuan dan pengesahan rencana tindak komunitas untuk penataan kawasan kumuh oleh seluruh tingkatan masyarakat. Draft peta kawasan kumuh yang baru, hasil dari workshop CAP dan draft CAP 45Community Action Plan CAP ... Ardila Muslim, Teguh Kurniawan dipresentasikan serta dilakukan uji publik bersama seluruh peserta dan warga yang telah terverifi kasi untuk menempati permukiman baru yang telah ditentukan. Ini dilakukan agar warga menjadi sadar atas rencana tindak komuniitas dan peta tata lokasi permukiman baru sehingga mereka merasa termotivasi untuk berpartisipasi dalam implementasi rencana 199515-16 menambahkan dalam pelaksanaan CAP perlu tugas koordinasi yang tak kalah penting dilakukan yaitu review, merupakan upaya mengevaluasi keberhasilan dari CAP, peluang menemukan mitra baru, merekomendasikan kegiatan tambahan dan dapat mempromosikan pengelolaan kegiatan CAP dalam hal ini untuk penataan kawasan kumuh. Kemudian resources, karena tidak ada satu program apapun yang dapat menjawab semua masalah ini tanpa dukungan teknis seperti keuangan untuk mengatur rencana aksi komunitas ataupun sebagai upaya membuka peluang untuk berkolaborasi antar komunitas lain dan mendapatkan dana tambahan lain yang perlu menjadi perhatian dalam CAP untuk penataan kumuh ialah pengalaman ketegangaan dan kesulitan seperti pada proses pelaksanaan CAP lainnya. Kesulitan fasilitator dalam menentukan kriteria orang miskin, kemudian bagaimana upaya mempengaruhi orang miskin tersebut ikut berpartisipasi dan masalah menghargai keberagaman Levitan, 1969 69. Selain itu sulitnya menentukan area yang akan dilakukan pembangunan kembali menjadi permukiman yang layak huni dan problem kapasitas aktor atau anggota masyarakat yang akan terlibat. Kemudian penamaan kegiatan workshop yang harus dibedakan, karena istilah workshop CAP memiliki kesamaan pola kerja dengan kegiatan rutin yang sejenis oleh pemerintah daerah seperti musrenbang, rembug RW, rembug desa maupun istilah di Aceh duek pakat UN Habitat, 20063. Ini menjadi tanggung jawab seorang fasilitator dan Tim Kerja Penataan Kawasan Kumuh untuk mencatat pengalaman kesulitan dalam proses pelaksanaan CAPTahapan dari pelaksanaan metode CAP dalam penataan kawasan kumuh ini tentunya terdapat sebuah tata kelola di dalamnya. Ini menyangkut hubungan antara pemerintah, warga, organisasi sipil masyarakat, akademisi dan swasta. Karena terdapat sejumlah atribut dari implementasi dan proses pengambilan keputusan yang mengkonfirmasi urgensi penilaian tata kelola pemerintahan yang baik atau buruk. Atribut-atribut tersebut dapat meliputi partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, kesetaraan, inklusifitas, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas World Bank, 1991. Sehingga perlu adanya pendekatan normatif terhadap good governance, termasuk tata kelola pemerintahan pada level perkotaan memunculkan ketegangan dan tantangan pada empat domain penting dalam menilai good urban governance Van den Dool, dkk. 201518. Hal ini yang akan sangat beririsan dengan pelaksanaan CAP dalam penataan kawasan kumuh, antara lain1. Tanggung jawab dan akuntabilitas Van den Dool, dkk. 2015217-218 menjelaskan karena banyak 46J-3P Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan Vol. 5, No. 1, Juni 2020 33 – 50aktor yang terlibat dalam sistem pelaksanaan CAP, maka menimbulkan sifat luas banyaknya keputusan yang muncul. Sehingga tanggung jawab yang dilaksanakan oleh stakeholders yang terlibat pasti menyempit dan pengambilan keputusan akan berada di luar jangkauan proses demokrasi sejati. Kendalanya adalah mengenali kompleksitas akuntabilitas dan memastikan bahwa mekanisme dilaksanakan memiliki input demokratis yang seimbang. Kemudian pertanyaannya adalah apakah mereka harus mempertanggungjawabkan kepada anggota jaringan atau kepada pimpinan kelompok masing-masing dan bagaimana semua ini tertanam dalam proses Representasi keterwakilan Untuk menghadapi keberadaan berbagai dimensi representasi yang bersaing dalam pelaksanaan CAP, maka setiap kepentingan perlu diwakili oleh pemangku kepentingan dari kelompok yang berbeda-beda Van den Dool, 2015218. Ketegangan dan tantangannya ialah kepentingan apa yang harus diwakili oleh para pemangku kepentingan. Fasilitator dan Tim Kerja Penataan Kawasan Kumuh harus dapat menangani kepentingan yang bertentangan tersebut. Terakhir para peserta workshop CAP merupakan perwakilan yang sah dari kelompok atau Akses dan kekuatan Pengaturan tata kelola terkadang bias kepada kepentingan kelompok yang memiliki kapasitas lebih untuk mengambil bagian, kemudian menghalangi kepentingan lain dan bentuk keterlibatan tertentu. Perlunya pengaturan jaringan dalam berkolaborasi dengan beberapa aktor yang ditandai oleh sumber daya yang berbeda, bidang keahlian, budaya dan minat. Sehingga dalam mencapai tujuan, otoritas lebih bergantung pada tindakan yang mendorong keputusan berdasarkan konteks yang akan dicapai daripada mengeluarkan perintah. Kendala yang muncul ialah terkait distribusi kekuasaan dan pengaruh antara aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam proses dialog dan negoisasi Van den Dool, 2015218. 4. Legitimasi dan efektivitas Legitimasi tergantung pada mekanisme dalam menerjemahkan apa yang menjadi kehendak komunitas masyarakat dalam pengambilan keputusan. Legitimasi dapat digambarkan dalam bentuk partisipasi warga, dalam artian terdapat peluang nyata bagi warga secara sah mempengaruhi pengambilan keputusan draft CAP, bahkan jika hasil tidak sesuai dengan kepentingan aktor, keadilan dan kesesuaian keputusan, akses yang sama dalam pengambilan keputusan serta kepatuhan terhadap norma dan aturan. Sedangkan keefektivan tergantung pada hasil keputusan yang dapat memenuhi tuntutan warga negara, kapasitas pemecahan masalah, dan kemampuan untuk memprioritaskan dalam mencapai tujuan serta tindakan yang dapat mewujudkan hasil yang optimal. Tantangannya adalah 47Community Action Plan CAP ... Ardila Muslim, Teguh Kurniawan menciptakan kondisi sedemikan sehingga legitimasi dan efektivitas saling memperkuat Van den Dool, 2015219.Perhatian utama sehubungan dengan tata kota yang baik dalam pelaksanaan CAP ialah bagaimana fasilitator dapat melibatkan orang dalam tata kota yang kompleks, sementara banyak warga yang mungkin tidak terlalu tertarik untuk terlibat dalam proses CAP. Sehingga Jon Pierre 201535 memberi tahu kita bahwa tata kelola pemerintahan kota yang baik bukan masalah mematuhi kriteria tetapi tindakan penyeimbang dari beberapa hal dalam penanganan konflik untuk sebuah kualitas tujuan tata kelola kota. Perhatian lain yang harus diamati bahwa tata kelola kota yang baik adalah proses pembelajaran dan komunikasi yang berkelanjutan saling membutuhkan waktu, fleksibilitas dan niat baik Franzke dan Roeder, 2015103. Dikatakan sebagai proses pembelajaran karena nilai tata kelola pemerintahan kota yang baik dapat berfungsi sebagai kerangka kerja kepekaan untuk mendeteksi ketidakseimbnagan dan merefleksikan kemungkinan apa yang terjadi kedepan. Terakhir tata kelola adalah hubungan interkasi antara masyarakat sipil, bisnis dan pemerintah. Michels dan Montfort 2015 mengungkapkan kekhawatiran tentang sektor swasta yang terlalu dominan dengan mengorbankan masyarakat sipil dalam pemerintahan kota modern atau sebaliknya. Sehingga bentuk interkasi yang dimaksud ialah bentuk yang lebih setara, intensif, reflektif dan saling belajar antara ketiganya yang sangata dibutuhkan, tetapi memang tidak mudah untuk dibangun dalam sebuah tata kelola kota. Van den Dool 2015220-223 menyimpulkan bahwa refleksi tata kelola perkotaan yang baik bukan karena dominasi pemenuhan nilai kriteria tata kelola itu sendiri, tetapi bagaimana tata kelola pemerintahan kota berperan sebagai tiga hal, yaitu 1 tata pemerintahan kota yang baik sebagai tindakan penyeimbang; 2 tata pemerintahan kota yang baik sebagai pembelajaran berkelanjutan; dan 3 tata pemerintahan kota yang baik sebagai interkasi antara masyarakat sipil, bisnis dan pemerintah. Kemudian hasil akhirnya, dari pemenuhan nilai tata kelola kota yang baik jika beroperasi secara adil dalam artian tepat prosedural akan bereaksi secara responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menghasilkan produk kebijakan yang efektif dan efesien dan apabila diatur dalam suatu aturan kelembagaan akan mengekspresikan ketahanan demokratis dan nilai uraian artikel ini, pada dasarnya CAP merupakan sebuah proses memahami dan mengatasi sebuah masalah secara bersama untuk membangun kembali kehidupan masyarakat di wilayah ter dampak. Dalam proses penyelesaian masalah hingga solusinya, metode ini beroperasi dari tingkatan masyarakat bawah bottom-up, dari kelompok komunitas warga ter dampak itu sendiri dan berbagai aktor yang terlibat. Namun, pada gilirannya para aktor yang terlibat dalam metode CAP ini adalah bagian dari kerangka kerja yang perlu dukungan melalui program kegiatan pemerintah, sebagai bentuk perbaikan masalah sosial yang terjadi. Dibutuhkan sebuah tata 48J-3P Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan Vol. 5, No. 1, Juni 2020 33 – 50kelola pemerintahan kota yang baik good urban governance yang disajikan dalam pola-pola kolaboratif dan partisipatif oleh pemerintah maupun yang diawali oleh organisasi masyarakat sipil dan warga. Mengingat saat ini ketidakpuasan masyarakat banyak muncul karena kuatnya posisi pemerintah dibanding kekuatan publik. CAP dalam penataan kawasan kumuh, ketika pelaksanaannya berhasil mengkonfirmasi empat domain ketegangan dan tantangan penilaian good urban governance maka yang terjadi ialah tindakan penyeimbang dari berbagai hal penanganan masalah sosial yang menjadi sebuah tujuan dari kualitas tata kelola pemerintahan kota. Sehingga ke depan akan menghasilkan tata kelola yang tidak hanya responsif dan efektivitas, tetapi juga tiga nilai inti turunan dari tata kelola kota yang baik yaitu ketahanan, keandalan dan PUSTAKAACPHD. 2004. A Handbook for participatory community assessments experiences from Alameda County. Oakland ACPHD. Alzamil, W. 2017. The Urban Features of Informal Settlements in Jakarta, Indonesia. Data in Brief, 15, page J. & Dymnicka, M. 2017. Concept of Good Urban Governance’ and Its Application in Sustainable Urban Planning. IOP Conf. Series Materials Science and Engineering, 245, S. & Kerr, T. 2018. Making people the subject community-managed fi nance systems in Five Asian countries. Environment & Urbanization, Vol. 30 1, 15-34. 2019. Baan Mankong Thailand’s national, people-driven, collective housing program. A Publication of the Community Organizations Development Institute. Thailand J. W. 2009. Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 3rd edition. USA Sage L. V. D., Hendriks, F., Gianoli, A., & Schaap, L. 2015. Good Urban Governance Challenges and Values. Urban and Regional Research International, Vol. 15, 2015. The Continuing Quest for Good Urban Governance Concluding Refl ections. Urban and Regional Research International, Vol. 15, 205-223. DOI E. E., Allotey, J., & Waterman, H. 2018. Empowering members of a rural southern community in Nigeria to plan to take action to prevent maternal mortality A participatory action research project. Journal of Clinical Nursing, Vol. 27, e1600-e1611. FAO. 2001. Field Level Handbook SEAGA Socio-Economic and Gender Analysis Programme. Rom FAO. Franzke, J., & Roeder, E. 2015. Participatory Budgeting in Berlin-Lichtenberg An Example of Goor Urban Governance?. Urban and Regional Research International, Vol. 15, V., Yang, K., & Spice, S. 2008. Qualitative research methods. Miller, Gerald J., & Yang, K., Editor Eds. 49Community Action Plan CAP ... Ardila Muslim, Teguh Kurniawan Handbook of Research Methods in Public Administration 2nd ed.,141-168. New York CRC F., & Drosterij, G. 2012. The Desire for Good Governance in The City. The Hague Boom-Lemma Negara Perumahan Rakyat. 2011. Buku Panduan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan PLP2K-BK Tahun Anggaran 2012. Jakarta Deputi Bidang Pengembangan Kawasan 24 Oktober 2019. Hampir Separuh Wilayah Jakarta Berupa Permukiman Kumuh. Jan. 1993. Modern Governance. London S. A. 1969. The Community Action Program A Strategy to Fight Poverty. The Annals of The American Academy of Political and Social Science, Vol. 385, pp. A., & Montfort, C. V. 2015. Urban Governance and Partnerships in Indian and Chinese Cities Examples from Delhi, Beijing and Shanghai. Urban and Regional Research International, Vol. 15, 2001. Interactive Community Planning Community Action Planning Micro Planning. Massachusetts Massachusetts Institute of I., Siregar, R. T., & Sinaga, R. S. 2018. Problematika Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Menggunakan Metode Partisipasi Masyarakat. GOVERNANCE Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, Vol. 4, J. 2015. Designing Good Governance Democratic Network Reform in Los Angeles. Urban and Regional Research International, Vol. 15, J. 2015. Whose city is this anyway? Tensions in urban governance, good and otherwise. Urban and Regional Research International, Vol. 15, C. N. 2015. Refl ections on Good Governance in Urban America. Urban and Regional Research International, Vol. 15, D. 2011. Situating Slums. City, Vol. 15, No. 6, 2010. Perspective Tools to reduce the cost of services Community Action Plan. Torfi ng, J., Peters, G. B., Pierre, J., & Serensen, E. 2012. Interactive Governance Advancing the Paradigm. UK Oxford University P. 2000. UNCHS Habitat - The Global Campaign for Good Urban Governance. Environment & Urbanization, Vol. 12, 1995. Community Action for the Environment A Guide to Helping Your Community Go Green. Ontario The Conservation Council of Ontario. UN Habitat. 2016. New Urban Agenda UN Habitat III. Habitat. 2009. Planning Sustainable Cities Global Report on Human 50J-3P Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan Vol. 5, No. 1, Juni 2020 33 – 50Settlements 2009. London earthscan. UNDP. 1997. Governance for Sustainable Human Development. New York UNDP Policy Document. UN Habitat. 2006. Aceh-Nias Settlement Support Program ANSSP Guidelines, CAP Community Action Plan and Village Mapping. Banda Aceh UN HABITAT. UN Habitat. 2002. The Global Campaign on Urban Governance. Concept Paper. UN Habitat. 2000. The Global Campaign for Good Urban Governance. Concept Paper. World Bank. 1991. World Bank Development Report. Oxford Oxford University Press. ... Urban governance recognizes the role of actors Muslim and Kurniawan, 2020 in addressing the problems of a city Latifa, 2013. The road map for creating a smart city Smart Energy IP, 2018 assesses urban governance's strategic role in supporting smart cities. UN-Habitat campaign emphasizes the principles of urban living development by adhering to sustainability, subsidiarity, equality, justice, efficiency, transparency, responsibility, civil order, citizenship and security that are interdependent and mutually reinforcing UN Habitat, 2002;Muslim and Kurniawan, 2020. ...... Urban governance recognizes the role of actors Muslim and Kurniawan, 2020 in addressing the problems of a city Latifa, 2013. The road map for creating a smart city Smart Energy IP, 2018 assesses urban governance's strategic role in supporting smart cities. UN-Habitat campaign emphasizes the principles of urban living development by adhering to sustainability, subsidiarity, equality, justice, efficiency, transparency, responsibility, civil order, citizenship and security that are interdependent and mutually reinforcing UN Habitat, 2002;Muslim and Kurniawan, 2020. Therefore, there is a need for the community and interested parties to realize sustainable development involved in policymaking. ...... This review also mapped several essential aspects of urban studies, as described above. In urban governance, agency and society have the same role Muslim and Kurniawan, 2020;Latifa, 2013. In Lee's 2019 view, this participation starts from the planning stage, intending to create a sustainable and friendly city Aldegheishem, 2019. ...Purpose Smart urban governance research has progressed over the past few decades following changes and increasingly complicated city management difficulties. Therefore, the purpose of this paper is to use a scoping review and bibliometric analysis to examine all the publications on smart urban governance, especially in Asia. Design/methodology/approach A total of 1,900 smart urban governance articles indexed in the Scopus database was analyzed through scoping review and bibliometric analysis. The articles were analyzed by the number of publications per year, contributing countries, subject areas, authors, cited documents, related issues and cited papers. Furthermore, VOSviewer was used to provide a visual analysis of the co-occurrence of keywords. Findings This study indicated that urban smart governance publications continue to increase yearly. Even though the area of analysis is Asia, the USA and China seriously contributed to the analysis. Therefore, the topic of smart urban governance has become a discussion for scholars in the international. From the Scopus database analysis, the top three subject areas are social sciences 28%, environmental science 20% and medicine 16%. The synthesis using bibliometric analysis by VOSviewer obtained 13 clusters. Research limitations/implications This study only focuses on the Scopus database and one specific topic, using one bibliometric analysis tool. Meanwhile, national and international index databases are not used. Originality/value This paper examined publication trends on smart urban governance. This paper provided a comprehensive analysis of topic-specific knowledge areas based on previous studies. Additionally, this paper suggested the direction of the development of smart urban governance in the future. Joanna BadachMałgorzata DymnickaContemporary urban theory and practice in the post-industrial era is increasingly often turning towards an approach based on sustainable development. That concept bearing the traits of a paradigm has grown on the ground of broad quest for an alternative to the existing development model of the industrial civilisation. It has gained wide social acceptance and is the basis for many development and environmental programmes at the level of national and local government. It puts in a new light the socio-cultural, ecological and energy-related aspects of space as well as its value and aesthetics. A model of governing the city called 'good urban governance' is in a very close relation with the concept of sustainable development. It is based on the principles of inclusiveness, citizenship, accountability, processuality and effectiveness. Although this approach is not entirely novel, it stays valid and open to new challenges connected with satisfying human needs in the urban built environment on the basis of new contemporary conceptualisations such as 'smart governance', 'governing the smart city', 'network governance' and 'governance networks'. The advantages of this approach based on the assumption of multidimensionality and subjectivity, matching the various and seemingly contradicting interests with a sense of responsibility for the quality of life in the urban environment are often underlined both in literature and in academic debate. The aim of this article is an attempt to present selected practices in spatial planning which employ the principles of the idea of co-governance. It will include various methodological assumptions and criteria applied in 'good urban governance'. The intention will be to show its new research and application possibilities in countries like Poland where the idea of governance and sustainable development remains a matter of theory. Waleed AlzamilThis data article contains the urban features of three informal settlements in Jakarta A. Kampung Bandan; B. Kampung Luar Batang; And C. Kampung Muara Baru. The data describes the urban features of physical structures, infrastructures, and public services. These data include maps showing locations of these settlements, photography of urban status, and examples of urban fabric. The data are obtained from the statistical records and field surveys of three settlements cases. Keywords Informal settlements, Physical, Features, Urban, Kampung, Jakarta, IndonesiaThe quest for good urban governance is not a recent trend or phenomenon. In ancient Greece, Aristotle already discussed the way a regime, which we would now call urban, could best serve the happiness of all its members and distinguish between good and bad rule Thatcher 1900. As pointed out by Torfing 2007 and Pierre 2011, there has not been a clear–cut transition from government to governance. The two have always co–existed. Governance networks have recently become a more central component of official strategies aimed at governing society at local, national, and trans-national levels. However, diverse arrangements and relationships between the public sector, private sector, and civil society have always existed. Franzke JochenEva RoederThe legally prescribed local budget is the key planning and controlling instrument in German municipalities. It illustrates the local distributing conditions and reflects the locally determined political distribution priorities. The right to finalize the budget is exclusively reserved by the directly elected municipal council. Although citizen participation today is legally possible in nearly all local topics, the municipal budget remains taboo. Due to traditional reservations, many councilors doubt that citizen could deal with this complex business and expect an “explosion of requirements”. Therefore, the introduction of Participatory Budgeting PB can be regarded as part of the dispute about the opportunities and challenges of amending representative democracy by means of direct democracy at the local level in BoonyabanchaThomas KerrThis paper presents the findings of a two-year study of community finance systems including community-based savings and loan groups, and larger city-based funds that are operated by established urban poor community organizations in five Asian countries Cambodia, Nepal, Philippines, Sri Lanka and Thailand, with support from their partner organizations. These five groups are the principal national urban poor organizations in their respective countries, and their community savings and city funds – as well as their other development initiatives – have all grown to national scale. The study, in which the chief researchers, data-gatherers and analysts were community members themselves, was managed by the Asian Coalition for Housing Rights ACHR. It was conceived as an opportunity to look in greater detail at the different models of community finance these important groups have developed, in their very different national contexts, and to compare their various aspects, draw out some key elements and lessons, and see how these people-driven finance systems can be strengthened, scaled up and brought into the formal finance and development structures in their and objectives To facilitate the empowerment of members of a rural community to plan to take action to prevent maternal mortality. Background Globally, about 300,000 maternal deaths occur yearly. Sub-Saharan Africa and Southern Asia regions account for almost all the deaths. Within those regions, India and Nigeria account for over a third of the global maternal deaths. Problem of maternal mortality in Nigeria is multifaceted. About 80% of maternal deaths are avoidable, given strategies which include skilled attendants, emergency obstetric care and community mobilization. In this article, a strategy of community empowerment to plan to take action to prevent maternal mortality is discussed. Design Participatory action research was utilized. Methods Twelve volunteers were recruited as co-researchers into the study through purposive and snowball sampling who, following an orientation workshop, undertook participatory qualitative data collection with an additional 29 community members. Participatory thematic analysis of the data was undertaken which formed the basis of the plan of action. Results Community members attributed maternal morbidities and deaths to superstitious causes, delayed referrals by traditional birth attendants, poor transportation and poor resourcing of health facilities. Following critical reflection, actions were planned to empower the people to prevent maternal deaths through community education and advocacy meetings with stakeholders to improve health and transportation infrastructures; training of existing traditional birth attendants in the interim and initiating their collaboration with skilled birth attendants. Conclusion The community is a resource which if mobilized through the process of participatory action research, can be empowered to plan to take action in collaboration with skilled birth attendants to prevent maternal mortality. Relevance to clinical practice Interventions to prevent maternal deaths should include community empowerment to have better understanding of their circumstances as well as their collaboration with health professionals. This article is protected by copyright. All rights has become one of the most commonly used concepts in contemporary political science. It is, however, often used to mean a variety of different things. This book helps to clarify this conceptual muddle by concentrating on one variety of governance - interactive governance. We argue that although the State may remain important for many aspects of governing, interactions between State and society represent an important, and perhaps increasingly important, dimension of governance. These interactions may be with social actors such as networks, with market actors, or with other governments, but all these forms represent means of governing involving mixtures of State action with the actions of other entities. This book explores thoroughly this meaning of governance, and links it to broader questions of governance. In the process of explicating this dimension of governance, we also explore some of the more fundamental question about governance theory. For example, although we talk about governance a great deal political science has done relatively little about how to measure this concept. Likewise, the term multilevel governance has become widely used but we also need to understand that idea more fully and how it functions in the context of interactive forms of governance. We also link governance to some very fundamental questions in political science and the social sciences more broadly. How is power exercised in interactive governance? How democratic is interactive governance, and is democratic governance always advanced through transparency? © Jacob Torfing, B. Guy Peters, Jon Pierre, and Eva Sørensen, 2012. All rights N. StoneOnce when I mentioned to a colleague that I was going to give a lecture on “good governance in urban America”, his response was “that could be a brief talk”. My view is not quite that cynical, but I would like to start with a reminder about bad governance and recurring moves to reform the politics of cities in the United States. As the 19 century was giving way to the 20 century, machine politics was prevalent. It was a politics of patronage and favoritism, a politics in which corruption was common and professionalism was yet to take hold. This politics was the failure Lord Bryce referred to in the above quote.