PajakBiaya Promosi. Terkait pajak biaya promosi, setiap perusahaan boleh saja mengeluarkan biaya yang besar untuk keperluan promosi. Tidak ada ketentuan pajak yang membatasi jumlah biaya promosi yang dapat dikeluarkan. Yang ada hanyalah persyaratan yang perlu dipenuhi. Konsumen cenderung tergiur untuk membeli produk yang sudah mereka kenal.
JAKARTA, - Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki sistem logistik nasional setiap tahunnya. Meskipun demikian, indeks performa logistik atau logistic performance index LPI Indonesia masih kalah dari negara tetangga yang tergabung dalam ASEAN serta negara berkembang lain. "Logistic index kita, performance index kita, serta dari sisi cost of logistic di Indonesia yang masih kalah kompetitif dibandingkan dengan negara-negara ASEAN atau negara-negara emerging yang lain," tutur Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam diskusi INSW, Jumat 9/6/2023. Sri Mulyani mengatakan, LPI Indonesia mengalami penurunan, ketika negara-negara lain mencatatkan kenaikan. Berdasarkan laporan LPI, Indonesia menempati peringkat ke 63 dari total 139 negara yang dikaji. Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, hingga Vietnam. Baca juga Erick Thohir Kalau Tak Ada Jalan Tol, Ongkos Transportasi dan Logistik Mahal Penurunan peringkat LPI Indonesia disebabkan oleh penurunan 4 indikator penghitungan LPI, yakni international shipments, logistics competence and quality, timelines, dan tracking & tracing. Sementara itu 2 indikator penghitungan lainnya, yakni customs dan infrastructure, mengalami kenaikkan. "Jadi kita memang perlu terus memperbaiki," kata Sri Mulyani. Bendahara negara mengakui, menciptakan sistem logistik nasional yang lebih kompetitif bukan hal mudah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis Indonesia yang begitu luas dan berbentuk kepulauan. Oleh karenanya, pemerintah berupaya untuk terus membangun infrastruktur guna memperbaiki sistem logistik nasional. Akan tetapi, pemerataan logistik yang kompetitif masih belum terealisasikan. Hal ini tercermin dari biaya logistik di wilayah non-Jawa masih lebih tinggi dibanding dengan Jawa. "Untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, biaya logistik berada di kisaran angka 12 persen. Untuk wilayah Sumatera biaya logistik dikisaran 20 persen, sedangkan untuk wilayah Kalimantan dan pulau-pulau lainnya sebesar 30 persen," ujar Sri Mulyani. Baca juga Respons Sri Mulyani, Pemerintah Ditagih Utang Rp 179 Miliar oleh Jusuf Hamka Upaya perbaikan sistem logistik Dengan melihat data tersebut, Sri Mulyani menilai, perbaikan logistik sangat bergantung dari banyak kementerian lembaga yang masing-masing memiliki persyaratan maupun berbagai proses yang menimbulkan beban dan komplikasi bagi bidang usaha. Oleh karenanya, kementerian/lembaga memutuskan untuk membuat sistem bersama yang dikenal dengan national single window pada 2010. Dalam rangka memperkuat sistem tersebut, pemerintah memperkenalkan Sistem Indonesia National Single Window SINSW Generasi 2. Sistem yang sebenarnya telah diimplementasikan secara berkala sejak 2021 ini menawarkan pendekatan single submission yang kolaboratif. "Sekarang merupakan upaya generasi 2, a trully single window, bisa dihasilkan atau bisa direpresentasikan, sehingga dunia usaha bisa menggunakannya," ucap Sri Mulyani. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Iklanyang tampil secara langsung maupun tidak dalam video juga memberikan penghasilan tambahan. Tarif yang biasanya diberikan oleh pemilik akun YouTube berdasarkan jumlah penayangan iklan yang diminta oleh klien. Jika menginginkan waktu tayang berdurasi 14 hari maka akan dikenakan biaya dimulai dari 400 ribu sampai 1,8 juta rupiah.
JAKARTA - Manjelang puasa, iklan sirup salah satu hal yang paling banyak muncul di layar kaca. Salah satu yang identik adalah produk sirup beragam cerita bersambung setiap tahunnya, tak ayal iklan Sirup Marjan yang disajikan sepanjang ibadah puasa menjadi momen yang secara tak sadar ditunggu dan mencuri banyak perhatian bagi sejumlah penonton tahun ini, Sirup Marjan kembali menghadirkan iklan edisi Ramahan. Dikemas dalam betuk teaser, iklan tersebut menampilkan sejumlah tayangan menggunakan teknologi sembarangan CGI seperti yang digunakan oleh sinetron legenda yang tayang di sebuah televisi swasta, CGI yang ditampilkan pada iklan sirup Marjan kali ini disebut memiliki kualitas CGI sekelas Hilang Fokus dan Berisiko Mengulang Mismanagement Masa LaluMenakar Daya Tahan Sektor Perbankan RI Atas Kebangkrutan Silicon Valley Bank SVBAmerika Diam-Diam Kerahkan Drone Raksasa ke SingapuraAdu Faksi di Tubuh Bank BNISejumlah penonton bahkan menyamakan kualitas CGI yang ada pada iklan berdurasi 16 detik itu setara dengan teknologi visual yang digunakan oleh Black dari hal tersebut, lantas berapakah perkiraan biaya pembuatan iklan sirup Marjan tahun ini?Sebagaimana diketahui sebelumnya, CGI atau Computer Generated Imagenery bukanlah sebuah teknologi yang murah. Adapun yang membuat biaya CGI menjadi mahal adalah banyaknya pekerja visual yang dilibatkan dalam pembuatan efek visual dari sebuah membuat efek visual yang memukau, dibutuhkan waktu yang tidak sedikit. Artinya, semakin kompleks efek visual yang dilakukan, maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan sehingga menyebabkan biaya yang digunakan semakin ke perihal iklan sirup Marjan, banyak yang membandingkan bahwa kualitas CGI-nya hampir setara dengan film besutan Disney. Sebagai pembanding, kita ambil biaya pembuatan film Pirates of The CarribeanAt Worlds End yang tayang pada 2007 Forbes, film tersebut menggunakan kisaran 150 hingga 250 efek visual. Adapun 1 efek visualnya berdurasi kiran 5 detik. Per satu efek visual, biaya yang dibutuhkan adalah kisaran US$ atau Rp1,07 miliar asumsi kurs per dolar AS hingga US$100ribu Rp1,53 miliar.Pada teaser, iklan sirup marjan berdurasi sekitar 16 detik. Jika merujuk pada perhitungan kasar di atas, untuk teaser, pengeluaran yang dilakukan sirup Marjan bisa mencapai kisaran Rp3 miliar hingga Rp4,5 meruntut pada iklan sebelumnya, versi penuh dari iklan siup marjan rata-rata kisaran 2,5 menit atau kisaran 150 keseluruhan iklan tersebut menggunakan CGI, maka diperkirakan biaya yang harus dikeluarkan untuk proses produksi adalah kisaran US$2,1 juta -US$3 juta atau kisaran Rp32,3 miliar-Rp46,1 data dari produk monitorik iklan televisi PT PT Sigi Kaca Pariwara, pada Era sebelum pandemi, Marjan memang mengeluarkan biaya gila-gilaan selama menjelang momen Ramadan. Belanja iklan makin dilancarkan menjelang waktu mendekati lebaran. Pada 2017, belanja iklan Marjan menempati posisi kedua di kategori makanan dan minuman. Sebulan sebelum Ramadhan, Marjan menggelontorkan dana Rp149,51 miliar. Setelah memasuki Ramadan, belanja iklan Marjan semakin besar. Jumlahnya meningkat 42,08% menjadi Rp212,42 miliar pada momen tersebut.
Biayayang dikeluarkan untuk iklan kolom. Biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan 1 klik. 2 miliar bisa kurang 100 juta bisa jadi cukup. Guru besar Universitas Islam Negeri UIN Semarang Ahmad Rofiq mengatakan uang sebesar itu hanya untuk membayar saksi membeli kaus atribut calon dan lain sebagainya.
Jakarta - Judul Buku Kuasa Padat Modal; Penulis Ridho al-Hamdi; Penerbit Basabasi, 2022; Tebal 396Buku ini menelaah strategi kampanye elektoral yang digunakan beberapa partai politik parpol yang sukses pada Pemilu 2014 dan 2019. Penulisnya, Ridho al-Hamdi ingin menganalisis apa saja produk yang ditawarkan parpol; berapa biaya yang mesti dikeluarkan dalam kampanye; siapa saja aktor yang dilibatkan dalam kampanye itu dan dengan cara macam apa massa dikumpulkan; hingga bagaimana parpol memasarkan produk politik, dalam hal ini kandidat, kepada pemilih. Fokusnya pada empat parpol Gerindra, Nasdem, PKB, dan Pemilu 2014, Gerindra dan PKB sukses merangkak naik menduduki posisi tiga dan lima, dengan perolehan suara masing-masing 11,81% dan 9,04%. Padahal di pemilu sebelumnya, Gerindra hanya memperoleh 4,46% suara dan menempati posisi delapan. Sedangkan PKB memperoleh 4,94% suara dan bertengger di urutan tujuh. Di pemilu selanjutnya, kedua parpol ini juga mencatatkan tren positif lagi. Gerindra mencapai urutan dua dengan raihan suara sebanyak 12,57%. Sedangkan PKB menduduki posisi empat dengan perolehan suara sebanyak 9,69%. Beda dengan dua parpol di atas, di Pemilu 2014 PKS justru mengalami penurunan cukup signifikan dengan hanya mendapat 6,79% suara dan menempati posisi tujuh, di mana pada pemilu sebelumnya parpol ini menduduki urutan empat dengan raihan suara sebanyak 7,88%. Meski begitu, pada Pemilu 2019, partai ini menunjukkan tren yang baik dengan memperoleh 8,21% suara dan menempati urutan kasus Nasdem, sejak mengikuti pemilu pertama kali pada 2014 dan mendapat suara sebanyak 6,72%, partai ini langsung tancap gas pada Pemilu 2019. Di pemilu itu, partai ini memperoleh 9,05% suara dan duduk di urutan lima. Bagaimana strategi mereka dan apakah ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya?Studi yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa nyaris tidak ada perbedaan strategi kampanye di antara parpol yang dikaji. Adapun sedikit perbedaannya hanya pada pendekatan psikologis yang dimainkan parpol untuk mendekati massa, selain juga dampak citra, dalam hal ini ketokohan yang dicitrakan variabel lain mayoritas seragam. Untuk menaikkan elektabilitas, misalnya, mengusung artis sebagai caleg adalah jalan yang dipilih. Pada 2014, Gerindra mengusung 15 orang, PKB 12 orang, dan pada 2019 dari Nasdem sebanyak 45 orang. Kita barangkali familiar dengan nama-nama seperti Irwansyah, Jamal Mirdad, Poppy Ramadhanie, Tommy Kurniawan, Iyeth Bustami, Ressa Herlambang, Sahrul Gunawan, Olla Ramlan, Cut Meyriska, Adly Fairus, Nafa Urbach, dan beberapa nama lain yang mencalonkan diri di pileg menyangkut strategi mengumpulkan massa, satu parpol melakukan apa yang dilakukan parpol lain. Paling umum adalah menggaet artis atau tokoh familier lain, baik sebagai bintang iklan atau pun sekadar menyediakan panggung hiburan. Tidak jarang juga parpol atau organisasi sayapnya mengadakan kegiatan sosial seperti pembagian sembako, posko pengobatan gratis, dan dengan biaya yang dikeluarkan parpol dan caleg selama masa kampanye? Inilah salah satu perkara penting yang menarik dan perlu digarisbawahi dalam kajian ini. Seperti diuraikan penulis, dana kampanye yang diterima dan dihabiskan parpol, yang bersumber baik dari caleg, "donatur", dan sebagainya, luar biasa besar. Di Pemilu 2014, totalnya mencapai Rp 3,1 sebagai contoh, menjadi partai dengan penerimaan dan pengeluaran dana terbesar dengan total Rp 435 miliar. Meski angka ini tampaknya kurang tepat karena data KPU merilis "sumbangan" dana dari caleg yang diusung Gerindra saja sudah mencapai Rp 491 miliar hal. 132. Belum lagi sumbangan-sumbangan dari sumber lainnya. Sedangkan dana kampanye yang diterima dan dikeluarkan PKB, baik dari para caleg atau sumber lainnya sekitar Rp 224 miliar. Tujuh penyumbang paling besar rata-rata menyetor uang di atas Rp 1 miliar hal. 183.Adapun dana kampanye yang dilaporkan Nasdem ke KPU senilai Rp 259,4 miliar. Rinciannya, uang yang bersumber dari partai sekitar Rp 80,6 miliar, caleg kurang lebih Rp 177,8 miliar, dan pihak lain Rp 1 miliar. Bila ditotal, menurut Wasekjen DPP Nasdem Dedi Ramanta, rata-rata tiap caleg menyetor uang sekitar Rp 4 miliar kepada partai hal. 227. Ada dua caleg yang totalnya lebih dari Rp 4 miliar. Masing-masing maju sebagai caleg di Dapil DKI Jakarta 3 dan Dapil Jabar 7. Sedangkan dana kampanye yang dilaporkan PKS ke KPU kurang lebih senilai Rp 150 miliar. Tujuh caleg penyetor paling banyak rata-rata mengeluarkan Rp 1,5 miliar hal. 284.Angka-angka di atas tentu bukan jumlah akhir, karena nilai sebenarnya amat mungkin lebih besar lagi. Data di atas hanya perkiraan awal yang bersumber dari data resmi KPU. Ini belum lagi menghitung besaran uang yang dikucurkan tiap-tiap caleg di lapangan. Sebab jumlah di atas hanya angka yang disetor caleg ke partai. Untuk terjun ke lapangan, caleg mesti merogoh kocek PKS yang bertarung di Dapil DKI Jakarta 2, misalnya, menghabiskan Rp 1,6 miliar selama enam bulan kampanye. Senilai Rp 1 miliar dipakai untuk alat peraga kampanye dan Rp 700 juta biaya kampanye lain-lain di lapangan. Sedangkan caleg parpol yang sama yang maju pada Dapil Jateng 5 mengeluarkan tidak kurang dari Rp 2 miliar selama masa kampanye dana kampanye, soal yang juga bisa ditangkap dari studi ini ialah menyangkut dominasi pebisnis yang maju sebagai caleg. Persentase pebisnis yang diusung paling banyak berlatarbelakang profesi itu. Dari Gerindra, 295 dari 562 orang atau sekitar 52,49% di antaranya adalah pebisnis. Sedangkan pada PKB, persentasenya 35,39%. Dari 551 orang yang maju, caleg pebisnis sebanyak 195 pada Nasdem, pebisnis menguasai lebih dari setengah jumlah caleg, persisnya sebanyak 54,78%. Dari 575 orang yang diusung partai ini, 315 di antaranya adalah pebisnis. Sedangkan PKS jumlahnya lebih banyak lagi dari tiga parpol di atas. Dari 533 caleg yang diusung partai ini, 367 orang 69% dari mereka bergelut di bidang tersebut. Fenomena ini jelas mengindikasikan bahwa pertautan bisnis dan politik begitu erat di berbagai temuan itu, penulis menyimpulkan bahwa proses demokrasi elektoral di negara ini menghabiskan begitu banyak biaya, dan kemudian mengerangkakan sesuatu yang ia sebut konsep "padat modal". Modal yang ia maksud tidak saja modal ekonomi, tapi juga modal nilai, modal sosial, dan modal citra. Modal nilai menyangkut strategi parpol dalam merancang produk kebijakan yang dijual ketika kampanye berlangsung dan past record mereka di masa lalu. Modal sosial bicara soal jejaring yang dimiliki parpol baik lembaga maupun perorangan yang berguna sebagai pendongkrak suara kelak. Sedangkan modal citra terkait cara parpol membentuk image elite-elite partainya di mata publik. Agar bisa memenangkan pertarungan, tiap-tiap modal ini menjadi sesuatu yang mesti diusahakan studi ini sangat bermanfaat bagi kita untuk melihat kenyataan politik hari ini, khususnya menyangkut kampanye elektoral. Meski begitu, masih ada beberapa hal yang kurang dieksplorasi lebih jauh. Misalnya bagaimana dampak kampanye seperti yang lumrah dilakukan caleg dan parpol hari ini—yang hanya mementingkan persoalan pragmatis mereka saja—bagi kesadaran dan kesejahteraan rakyat, pun bagi demokrasi Indonesia secara umum. Atau dalam soal lain, terkait klaim dan program yang diusung caleg ketika kampanye, dan bagaimana semua itu absen dengan terbitnya berbagai undang-undang yang merugikan mayoritas rakyat berapa tahun belakangan Nur Fitriansyah penulis asal Flores mmu/mmu
R25J. 21en4qk022.pages.dev/36121en4qk022.pages.dev/92521en4qk022.pages.dev/80621en4qk022.pages.dev/24721en4qk022.pages.dev/17621en4qk022.pages.dev/46221en4qk022.pages.dev/9821en4qk022.pages.dev/73521en4qk022.pages.dev/72421en4qk022.pages.dev/50521en4qk022.pages.dev/69021en4qk022.pages.dev/14621en4qk022.pages.dev/57821en4qk022.pages.dev/40421en4qk022.pages.dev/617
biaya yang dikeluarkan untuk iklan kolom